Sibosnetwork’s Weblog

Just another WordPress.com weblog

RPJMD Sulut 2005-2010

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Utara 2005-2010 kondisinya bagai cermin yang elok. Mestinya menjadi (antara lain) acuan bagi pemerintah, swasta dan seluruh masyarakat karena di dalamnya memuat seluruh kebijakan dalam rangkaian mewujudkan arah pembangunan lima tahun ke depan, kini kalah pamor dengan berbagai (katakan) program dadakan. Singkatnya, tidak tersosialisasi. Padahal umurnya sudah mau memasuki tahun kedua pasca diterbitkan pada pertengahan tahun 2006 lalu.

RPMJD yang sudah dikemas apik, rapih juga modis dalam sebuah buku setebal 490 halaman hingga kini masih sulit diperoleh. Jangankan dikonsumsi swasta guna menjadi panduan dalam berinvestasi, di meja beberapa pejabat strategis pun buku yang telah dicetak sejak Juli 2006 dan diterbitkan oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Utara, tidak terlihat. Bagai konfigurasi cantik nan elok yang tersembunyi dan sulit ditemukan. Tidak berarti.

Beberapa dinas sebagai ujung tombak pembangunan di Sulawesi Utara, ketika dimintai pendapat bahkan balik bertanya: “Dimana torang boleh dapa buku itu.” Apakah buku ini, memang dicetak terbatas atau saat dibagikan tidak dianggap sebagai pedoman pembangunan sehingga tidak dibaca. Atau mungkin karena tebalnya buku membuat para pengambil kebijakan tak punya waktu untuk memahaminya. Ataukah mungkin karena buku yang disusun berdasarkan kajian matang para pemikir di Sulut, diantaranya Max Ruindungan, Noldy Tuerah, Paulus Kindangen, Donald Pokatong, Vecky Rumate dan masih ada beberapa staf ahli lainnya, hanya dianggap sebagai bacaan pelengkap; dibaca tidak, tak mengapa.

Adalah Suhendro Boroma, ketika berlangsungnya Diskusi Awal Tahun di rumah pribadi Gubernur Drs Sinyo Harry Sarundajang, mengungkit tentang keabsahan RPJMD 2005-2010. Di mana, menurutnya, arah pembangunan yang sedang berlangsung di Sulut tidak bercermin pada RPJMD yang oleh Pemerintah Pusat isinya dianggap paling The Best. Padahal jika ditilik lebih dalam RPJMD ini seharusnya “tidak ada kata tidak” harus dilaksanakan karena sudah di-Perda-kan. Tidak hanya sampai disitu. Dalam pelaksanaan pembangunan eksekutif masih terlihat single fighter. Kesan yang ada terasa bahwa pembangunan di Sulawesi Utara kini hanya usaha kelompok tertentu. Belum melibatkan semua pihak. Padahal keinginan sebagaimana yang termasuk dalam RPJMD adalah bagaimana melakukan percepatan dalam berbagai sektor dengan melibatkan semua unsur, termasuk swasta dan masyarakat pada umumnya. Nah…. !

Namun demikian kita masih optimis bahwa kurang tersosialisasinya pedoman pembangunan yang merupakan turunan Visi dan Misi pasangan pemenang Pilkadasung pertama di Propinsi Sulut, Drs Sinyo Sarundajang dan Freddy Sualang, bukan karena ketidakpedulian terhadap pembangunan daerah. Kita juga (mungkin) tidak harus menyalahkan kondisi ini, karena memang dalam penjelasan awal dalam buku RPJMD 2005-2010 ini merupakan dokumen resmi pemerintah daerah Propinsi Sulut. Jadi, bisa jadi buku tersebut hanya disajikan sebagai koleksi pribadi untuk memperkaya lemari perpustakaan di masing-masing instansi. Padahal dokumen ini harusnya menjadi pedoman, acuan bahkan landasan berpijak semua pihak dalam mengimplementasikan dan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Karena RPJMD ini bukan hanya merupakan dokumen perencanaan milik pemerintah, tetapi milik semua pihak termasuk dunia swasta, perguruan tinggi, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi sosial dan politik serta masyarakat luas.

Diakui, untuk membuat RPJMD ini diterima sumua pihak, tidak semudah kita mematikan lampu di kamar yang hanya tinggal tekan tombol persoalan selesai. Namun begitu, kita juga tidak lantas berhenti. RPJMD harus dibuka. Tidak sekedar dokumen. Bagi Ketua Bappeda Propinsi Sulut, Ir Alex Wowor, apa yang tertuang dalam RPJMD tahun 2005-2010, yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Drs SH Sarundajang dan Wagub Freddy Sualang yang kemudian telah dimantapkan dalam workshop ini merupakan amanat UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sinergitas antara Pusat dan Daerah tergambar disana. Jadi, sudah semestinya menjadi pedoman, arah berpijak dalam pembangunan di Sulawesi Utara. Sebab, ada sejumlah sasaran yang perlu dimantapkan, baik selama kepemimpinan “duo HS” ini maupun sesudahnya. “Target akhir dari akselerasi dalam berbagai bidang ini adalah mewujudkan masyarakat yang berbudaya, berdayasaing dan tentu sejahtera,” kata Alex Wowor dalam satu wawancara khusus dengan Tabloid SINERGY di ruang kerjanya. Contohnya, dengan berbagai rencana percepatan sebagaimana yang telah dirancang dalam RPJMD ini, Sarundajang berharap akan terjadi peningkatan yang signifikan dalam sektor riil, termasuk pertumbuhan investasi yang nantinya bakal memicu pembangunan daerah pada umumnya. Pertumbuhan ekonomi Sulut diharapkan pada akhir kepemimpinan Sarundajang sebagai Gubernur Sulawesi Utara sudah ada pada kisaran 7 persen yang saat ini masih bermain pada posisi 5 persen. Skema optimis. Pada tahun 2005, di awal kepemimpinan SHS-FHS pertumbuhan ekonomi pada posisi 4,5 persen. Kemudian ditahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 1 digit yakni mencapai 5,5 persen. “Kita optimis pada periode akhir 2010 nanti, pertumbuhan ekonomi sudah pada posisi 7 persen,” kata Wowor. Target ini bisa saja terealisasi. Sebab, bila kita bercermin dari kondisi yang ada sekarang, apalagi dengan gaung World Ocean Summit 2009, di mana sebelumnya akan terjadi pertumbuhan investasi besar-besaran. Melalui momentum ini, diyakini akan banyak investor yang tak bakal melepas peluang tersebut.

Sebuah catatan, hasil forum diskusi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Manado dengan melibatkan pemerintah daerah, Perbankan, Akademisi dan pelaku usaha, disimpulkan bahwa untuk meningkatkan daya saing Sulawesi Utara dalam menjaring investor diperlukan kajian ulang terhadap berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang menghambat masuknya investasi.

Pertumbuhan ekonomi dihitung dari jumlah investasi dibagi jumlah penduduk. 1 digit dihitung sama dengan modal investasi Rp 20 triliun. “Berarti untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen ditahun 2010, Sulut hanya membutuhkan investasi sekitar Rp 50 triliun. Dengan adanya konsep pembangunan yang terpola (RPJMD) plus-minus WOS 2009 yang bakal mencatatkan Sulut pada lembaran dunia, kita optimis target ini bisa terealisasi,” jelas Wowor. Di sektor lain, pemerintah telah merancang sejumlah terobosan guna menekan angka kemiskinan yang tercatat kurang lebih 10 persen. Terobosan dimaksud, diantaranya program unggulan Crash Program dalam revitalisasi pertanian, mengupayakan Bantuan Langsung Tunai serta program-program bantuan lunak dari Koperasi untuk pengusaha kecil menengah berbasis ekonomi kerakyatan. Semua ini akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hanya sekarang, tambah Wowor, Sulut perlu mencari produk unggulan lain yang bisa diandalkan. Diversifikasilah. Sebab, kelemahan kita belum ada produk unggulan seperti Makassar misalnya yang memprimadonakan coklat dan Bali dengan wisatanya. Satu icon kita hanyalah ocean dengan Taman Laut Nasional Bunaken. Kita berharap dengan adanya agenda WOS 2009 nanti akan ada akselerasi dalam hal pengembangan pariwisata, perikanan dan marine. Dengan tidak bermaksud ikut-ikutan dengan program unggulan daerah lain, namun Sulawesi Utara juga memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata. Apalagi, para wisatawan sekarang cenderung datangnya dalam jumlah besar. Salah satu tujuan WOS adalah menjual (promosi) laut. Keunggulan Sulut ada pada posisi strategis dan ditunjang oleh sejumlah prasarana dan sarana cukup memadai. Ini modal dasar yang harus dikelola secara optimal agar dapat berperan guna memacu percepatan pembangunan di Propinsi Sulut di era perdagangan bebas/AFTA.

Sebagai gambaran, sebagaimana informasi yang ada dalam RPJMD, kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Utara sampai akhir Juni 2005 mencapai 6.091 orang. Jumlah ini masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 7.228 orang atau turun 15,73 persen. Namun demikian, dibandingkan dengan tahun sebelumnya kunjungan wisatawan mancanegara cukup menggembirakan yaitu mencapai 3.650 orang atau meningkat 49,53 persen. Sebagian besar kedatangan wisatawan mancanegara tersebut melalui Bandara Sam Ratulangi Manado, sedang yang melalui Pelabuhan Samudera Bitung hanya sebagian kecil. Sementara tingkat hunian hotel berbintang sepanjang tahun 2005 mencapai 52,79 persen. Meski demikian, angka tersebut cukup menggembirakan karena merupakan persentase tertinggi sejak kurun waktu dari tahun 1996. Untuk tahun berjalan ini, diharapkan kunjungan wisatawan mancanegara akan terjadi lonjakan yang signifikan. Sebagai penunjang, melalui berbagai langkah pembangunan, sampai saat ini Sulut telah memiliki tiga Bandar Udara yaitu Bandara Internasional Samratulangi Manado, Bandara Naha dan Bandara Melonguane. Bandara Samratulangi yang nanti akan diperpanjang dalam rangka image WOS 2009, saat ini disamping melayani penumpang, barang dan jasa dalam negeri juga melayani penerbangan luar negeri. Untuk penerbangan luar negeri telah tercatat tiga maskapai penerbangan yang melayani rute Manado-Davao, dan Manado-Singapura. Manado-Sabah Malaysia, Manado-Taipeh dan Manado-Fukuoka sementara ditutup. Di sisi lain, untuk penerbangan domestik jumlah maskapai telah mencapai 9 airlines. (WeB)

February 12, 2007 - Posted by | TrustNews

2 Comments »

  1. Saya daroi Dinas Kesehatan Provinsi Riau sedang menysuun RPJMD untuk Provinsi Riau Bidang Kesehatan, mohon bantuan agar dikirimkan melalui alamat e-mail saya matrik penjabaran program/kegiatan/sasaran program dan indikator serta capaian sasaran yang di break down sampai dengan lima tahun..
    Atas perhatian dan perkenannya di ucapkan terima kasih

    Salam,
    sinta

    Comment by sinta buana, drg | November 15, 2008 | Reply

  2. Hi
    untuk menigkatkan kemampuan pemerintahan di SULUT, maka apa yang sudah di lakukan oleh Gubernur S.H Sarundajang, harus juga di wujudkan oleh instansi teknis, dinas, dinas, jangan hanya menjadi penjaga gawang APBD dan APBN tapi mampu bersinergi dalam suatu system yang lebih universal, membuka jaringan ke manca negara melalui kerjasama, informasi, pada waktu lalu telah dilaksanakan pertemuan dgn beberapa duta besar dari amerika utara dan eropa timur, tapi moment ini hanya ceremonial saja dan kita masih lebih mengandalkan show off force melalui SULUT EXPO yang mempunyai mata rantai birokarasi yang jauh lebih panjang, jika di bandingkan melalui Duta besar2 yang datang.
    Terima kasih

    Comment by james Paulus | April 4, 2009 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: